02 May 2017

MASYARAKAT MADANI DI INDONESIA

Ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan
Dosen Pembimbing : Dr. Yeni Ratna Yuningsih, MA.


Sumber gambar ; doc pribadi 
Disusun oleh :
Choirul Huda (11150210000098)
Zairin Bahrul Amiq (11150210000099)
Ucep Nasir Mizwan (11150210000100)




BAHASA DAN SASTRA ARAB
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

2016


Kata Pengantar

            Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Alloh SWT yang telah memberikan nikmat berupa akal dan pikiran hingga kami mampu menyelesaikan tugas makalah yang berjudul “Masyarakat madani di Indonesia”  dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah  atas Nabi Muhammad SAW,yang mana kepada pribadi beliaulah kita semua senantiasa bercermin untuk menjalani hidup yang lebih terarah dan berakhlaq al-karimah.
            Makalah ini berangkat untuk memberikan sedikit pencerahan tentang penerapan konsep masyarakat madani di Indonesia, yang mana hal itu merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk dikupas dan didiskusikan, mengingat, konsep masyarakat madani ini sangat bermanfaat bagi berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara.
            Namun pada  dasarnya, konsep masyarakat madani yang sudah terwacana sekian lama, bisa terbentuk dan terlaksana dengan baik, jika setiap individu di negara kita, mampu membentengi dirinya dan menerapkan prinsip- prinsip dari masyarakat madani pada kehidupan sehari-hari.
            Semoga makalah yang singkat dan sederhana ini, setidaknya mampu  membuat mata kita agak melek  tentang konsep dan prisip masyarakat madani  dan juga bahwa masyarakat madani  sangat penting untuk direalisasikan serta diaplikasikan minimal pada diri kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari, serta disertai harapan akan terlaksana dengan baik di negara tercinta ini. Juga semoga makalah ringkas dan sarat kritik maupun saran ini bermanfaat khususnya bagi penyusun dan pembaca, umumnya bagi kita semua.


Ciputat, 12 Juni 2016

     Penyusun

BAB I
PENDAHULUAN
A.    LATAR BELAKANG
Secara konsep dan keberadaannya, civil society ( masyarakat madani ) sudah seharusnya diterapkan dan menjadi kebutuhan pokok bagi setiap bangsa di dunia. Penerapan masyarakat madani ini diharapkan dapat membentuk good goverment dan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Secara konsep, teori, dan praktik, masyarakat madani erat kaitannya dengan sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi.
Bila kita melihat fakta yang terjadi di lapangan, penerapan konsep masyarakat madani dan demokrasi di Indonesia nampaknya perlu dikaji kembali, mengingat banyaknya penyimpangan-penyimpangan dan hambatan yang terjadi dalam pengejawantahan masyarakat madani di Indonesia. Kasusnya pun dapat dengan mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari.
Konstruk pemikiran yang kolot, otoriterisme, egoisme yang tinggi, kualitas SDM yang belum merata, rendahnya pendidikan politik masyarakat, kondisi perekonomian yang tidak stabil, dan kondisi sosial politik pasca reformasi menjadi ujung tombak dari kendala dan penyimpangan dalam mewujudkan demokrasi yang bersih dan masyarakat madani yang sesungguhnya.
Untuk itu, dibutuhkan berbagai upaya yang dilakukan, untuk sesegera mungkin menciptakan masyarakat madani di Indonesia. Harapannya, demokrasi yang bersih dapat terwujud hingga berdampak pada terciptanya good goverment di Indonesia.
B.     RUMUSAN MASALAH
1.      Bagaimana hubungan antara masyarakat madani dan demokrasi di Indonesia?
2.      Bagaimana penerapan masyarakaat madani di Indonesia?
3.      Bagaimana kendala dan solusi dalam menerapkan masyarakat madani dan demokrasi di Indonesia?
C.    TUJUAN MASALAH
1.      Untuk mengetahui sejauh mana hubungan dan keterkaitan antara masyarakat madani dan demokrasi di Indonesia.
2.      Untuk mengetahui sejauh mana penerapan konsep masyarakat madani di Indonesia.
            3.      Untuk mengetahui segala kendala yang menyebabkan demokrasi dan masyarakat madani                        tidak dapat berjalan dengan semestinya. Berikut solusi dari masalah tersebut.

BAB II
PEMBAHASAN

A.      Hubungan Masyarakat Madani Dengan Demokrasi.


1.      Saling Keterkaitan Satu Sama Lain.

            Masyarakat madani dan demokrasi, masing-masing mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Masyarakat madani merupakan tempat tumbuhnya demokrasi, dan juga masyarakat madani merupakan elemen yang signifikan dalam membangun demokrasi. Hanya dalam masyarakat madani yang kuatlah demokrasi dapat ditegakkan dengan baik dan hanya dalam suasana demokratislah masyarakat madani dapat berkembang secara wajar.[1]
            Namun ketika berbicara tentang masyarakat madani dengan demokrasi, maka tidak akan lepas pula pembahasan tentang hubungan dengan kata HAM ( Hak Asasi Manusia ), dan kata rule of law ( penegakan hukum ), karena dalam karakteristiknya masyarakat madani sangat menyadari akan hak-hak asasi manusia dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya. Juga, Untuk menciptakan pola hidup masyarakat madani, rule of law pun menjadi suatu jaminan masyarakat menuju keadilan dalam bidang sosial yang pada umumnya berkaitan dengan penyelewengan akan dasar-dasar Hak Asasi Manusia (HAM). [2]

2.      Demokrasi Sebagai Salah Satu Prinsip Dan Karakteristik Masyarakat Madani.
           
             Sebagaimana yang dinyatakan oleh TIM ICCE-UIN Jakarta (2003:247-250) bahwa prinsip-prinsip dasar masyarakat madani adalah prinsip-prinsip masyarakat  yang menggunakan istilah-istilah kontemporer, yaitu (1) Wadah Yang Bebas, (2) Demokratis, (3) Toleransi, (4) Pluralisme, (5) Keadaan Sosial, maka jelaslah bahwa demokrasi sangat berkaitan dengan masyarakat madani.
            Prinsip demokrasi dalam masyarakat madani merupakan soko-guru civil society, dimana setiap warga negara dalam menjalani keseharian hidupnya, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya memiliki kebebasan penuh di segala biang kehidupan, baik politik, ekonomi, social, budaya, maupun pendidikan. Dengan sikap demokratis, berarti masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya, tanpa mempertimbangkan unsur sara, ras, maupun agama.[3]
            Demokrasi adalah prasyarat mutlak lainnya bagi keberadaan masyarakat madani yang murni. Tanpa demokrasi, masyarakat sipil tidak mungkin terwujud. Karen secara umum, demokrasi suatu tatanan social-politik yang bersumber dan dilakukan oleh, dari, dan untuk warga negara.[4]

3.      Perumpamaan Masyarakat Madani dan Demokrasi.

            Menurut Dawam, hubungan antara masyarakat madani dengan demokrasi bagaikan dua sisi mata uang, keduanya bersifat ko-eksistensi; saling melengkapi satu sama lain.  Juga menurut Nurcholish Madjid, menurutnya masyarakat madani merupakan “rumah” persemaian demokrasi. Ada juga golongan masyarakat yang berpendapat bahwa masyarakat madani, adalah “obat mujarrab” bagi demokratisasi di Indonesia.  Seperti yang dilansir oleh TIM ICCE-UIN Jakarta (2003:247-250).





B.       Penerapan Konsep Masyarakat Madani di Indonesia.
            Secara falsafi dan lahiriahnya, Indonesia memiliki tradisi kuat dalam bidang civil society (masyarakat madani) sebelum negara bangsa berdiri (Nusantara). Sebelum kemerdekaan, masyarakat sipil telah berkembang pesat yang diwakili oleh kiprah beragam organisasi social keagamaan dan pergerakan national dalam merebut kemerdekaan. Organisasi seperti SI, Budi Utomo, NU, dan Muhammadiyah telah menunjukkan kiprahnya sebagai komponen civil society yang sangat penting bagi berlangsungnya kehidupan berbangsa dan perkembangan masyarakat sipil Indonesia.
            Perkembangan masyarakat madani di Indonesia mengalami perkembangan dalam setiap fasenya. Pasca kemerdekaan, perkembangan civil society ditandai dengan munculnya beberapa organisasi, partai politik, munculnya beberapa lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, dibalik perkembangan yang begitu mengesankan, terdapat beberapa kendala dan penyimpangan yang muncul. Belum lagi pasca reformasi ini, Indonesia seakan mengalami guncangan sedemikian rupa. Konsep masyarakat madani dewasa ini seperti fatamorgana di tengah tandusnya padang pasir.
            Kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia diantaranya :
  1. Kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata.
  2. Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat.
  3. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dan berat sebelah.
  4. Kondisi sosial politik pasca reformasi
Adapun tantangan penerapan masyarakat madani di Indonesia adalah :
1.      Rendahnya pemahaman politik, nasionalisme, dan ketidak acuhan warga negara dengan masalah-masalah yang dihadapi negara Indonesia sehingga sulit untuk menerapkan masyarakat yang memiliki akses penuh dalam kegiatan publik. Baik dalam berpendapat, berserikat, maupun menyampaikan informasi kepada publik.
2.      Kurangnya sikap toleransi baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun beragama
3.      Masih kurangnya kesadaran individu dalam keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban.
Terdapat beberapa strategi yang ditawarkan kalangan ahli tentang bagaimana seharusnya bangunan masyarakat madani bisa terwujud di Indonesia :
1.      Membangun pandangan integrasi nasional dan politik di kalangan masyarakat. Pandangan ini menyatakan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam kenyataan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat sebelum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat.
2.      Membangun paradigma reformasi sistem politik demokrasi. Pandangan ini menekankan bahwa paradigma demokrasi harus dijauhkan pada kepentingan ekonomi.
3.      Membangun paradigma masyarakat madani sebagai basis utama dalam pembangunan demokrasi. Ini merupakan cara alternatif bila kedua pandangan di atas menemui kebuntuan. Pandangan ini lebih menekankan proses pendidikan dan penyadaran politik warga negara.. Hal ini mengingatkan bahwasanya demokrasi juga membutuhkan topangan struktural.
Pengembangan demokrasi masyarakat madani selayaknya tidak hanya bergantung pada salah satu pandangan tersebut. Sebaliknya, untuk mewujudkan masyarakat madani yang seimbang dengan kekuatan negara dibutuhkan gabungan strategi dan paradigma. Tiga paradigma di atas dapat dijadikan acuan dalam pengembangan demokrasi pada masa transisi sekarang ini melalui :
1.      Pemberian kesempatan bagi masyarakat kelas menengah untuk berkembang menjadi kelompok masyarakat madani yang mandiri secara politik dan ekonomi.
2.      Mereformasikan sistem politik demokratis melalui pemberdayaan lembaga demokrasi yang ada.
3.      Penyelenggaraan pendidikan politik warga negara secara keseluruhan.
Menurut Dawan Rahardjo, masyarakat madani Indonesia merupakan sistem-sistem yang dihasilkan oleh sistem politik represif. Lebih banyak melakukan protes dan kritis daripada mengajukan solusi, lebih banyak menuntut daripada memberi sumbangan terhadap pemecahan masalah.  Senada dengan Rahardjo, menurut AS.Hikam, karakter masyarakat madani di Indonesia masih sangat bergantung terhadap negara sehingga selalu berada pada posisi subordinat.[5]
Meminjam kalimat dari Dawan Rahardjo, bahwasanya hubungan antara demokrasi dan masyarakat madani di Indonesia bagai dua mata uang yang keduanya bersifat ko-eksistensi. Hanya dalam masyarakat madani yang kuatlah demokrasi dapat ditegakkan. Masyarakat madani merupakan elemen yang signifikan dalam membangun demokrasi. Salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara, lembaga, atau pemerintahan. Masyarakat madani mensyaratkan adanya civic engengemet . Menurut Ernest Gellner merupakan dua kata kunci yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi dianggap sebagai hasil dari dinamika masyarakat yang menghendaki adanya partisipasi.

BAB III
PENUTUP



1.     KESIMPULAN.


            Masyarakat madani dan demokrasi memiliki keterkaitan yang sangat erat yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Layaknya dua mata sisi koin yang saling melengkapi, ibarat rumah dengan penghuninya, dan juga seperti obat yang paling mujarab, karena hanya dalam masyarakat madani yang kuatlah demokrasi dapat ditegakkan dengan baik dan hanya dalam suasana demokratislah masyarakat madani dapat berkembang secara wajar. Berbagai strategi dan cara harus diterapkan secara konsisten serta sungguh-sungguh agar substansi dari masyarakat madani dan demokrasi yang sesungguhnya dapat terwujud di Indonesia



                [1] Tim ICCE UIN JAKARTA, demokrasi, ham, dan civil society (Jakarta: ICCE UIN 2003) h.240
                [2] Ibid, h.240
                [3] Drs. Hasan saleh, pendidikan kewarganegaraan (Jakarta: Audi grafika, 2009) h. 232
                [4] Abdul Rozak, Pancasila, demokrasi, dan ham (Jakarta: ICCE,2003) h.225
                [5] Abdul Rozak, Pancasila, demokrasi, dan ham (Jakarta: ICCE,2003) h.227    



Reaksi:

0 komentar:

Post a Comment

Total Tayangan

Popular Posts